test

test only

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Gusur Rakyat Demi Paru-paru Dunia

Gusur Rakyat Demi Paru-paru Dunia

Nasib malang masih memihak warga Rejang Leboh, Bengkulu. Hari itu, seperti biasa, mereka tak punya harapan. Cita-cita. Maklum, sekitar 50.000 jiwa warga tempat itu telah kehilangan haknya untuk ikut mengelola sumberdaya alam setelah pemerintah melakukan tata batas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan hutan lindung di daerahnya. Praktis , sejak itu, mereka tak bisa lagi bebas keluar masuk TNKS untuk mencari nafkah bagi kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada larangan buat mereka untuk masuk ke wilayah paru-paru dunia itu.

Diakui, seperti taman nasional lainnya, wilayah TNKS adalah milik dunia. Kerusakan terhadapnya berarti citra buruk bagi negeri ini, sehingga penjagaan terhadap kelestarian TNKS dari tangan-tangan jahil mutlak dilakukan. Karena itu, tak mengherankan bila pemerintah mengambil tindakan ekstra ketat untuk melindungi tempat yang disebut-sebut sebagi paru-paru dunia itu.

Namun sayang, tindakan pengamanan terhadap beberapa tanaman nasional oleh pemerintah terkadang terlalu berlebihan. Demi alasan konservasi, kelestarian lingkungan, pemerintah rela memaksa rakyat yang sejak dulu tinggal di tempat tersebut untuk pindah tempat. Akibatnya, ribuan manusia yang hidupnya tergantung pada hutan tak menentu lagi nasibnya.

Hal inilah yang terjadi di TNKS, menurut Fatrolazi, ketua komisi B DPRD Rejang Lebong, seperti dikutip harian bengkulu jaya, mengatakan pematokan tata batas TNKS dan hutan lindung telah memasung hak-hak warga Rejang Lebong yang hidup di sekitar kawasan TNKS. Padahal, ada ribuan warga yang menggantungkan hidupnya dari TNKS dan hutan lindung.

Sejak itu, lanjut Fatrolazi, akses warga ke kawasan TNKS tertutup sudah. Warga dilarang masuk kawasan TNKS apapun alasannya. Padahal, dulu sebelum kawasan itu dipatok sebagai TNKS, warga dapat bebas masuk hutan untuk mengambil keperluan sehari-hari dari kekayaan alam yang tersimpan di kawasan TNKS. Tapi sekarang, mereka harus berhadapan dengan bedil-bedil aparat militer dan ancaman masuk penjara. Sebab, tinteng-tinteng militer yang berpatroli setiap saat di sekitar kawasan TNKS siap mengejar, menangkap lalu memasukkan mereka ke penjara bila kedapatan masuk kawasan TNKS. Tidak hanya itu tuduhan sebagai perambah hutan harus pula ditangung.

Lain halnya dengan para pengusaha berkantong tebal. Bagi mereka, apapun ativitas di kawasan TNKS sah-sah saja. Mau jadi pengusaha burung walet atau maling kayu (ilegal) monggo. Sebab, kekuatan hukum tidak akan pernah menyentuhnya. Kalaupun nanti ada yang tertangkap, mereka hanya para krece yang berstatus pekerja. Sedangkan si boss aman-aman saja. Toh, bagi si boss hilangnya pekerja dapat diganti dengan pekerja baru untuk melanjutkan usahanya.

***

Warga Rejang Lebong tidak sendirian, ada banyak rakyat di tempat lain bernasib serupa. Kasus hampir sama juga terjadi di seantero jagat negeri ini. Bahkan kondisinya ada yang sudah mulai gawat. Tak heran jika ada yang bilang ini sih sudah biasa.

Pencaplokan akses-akses rakyat terhadap sumberdaya alam oleh negara memang sudah bermunculan sejak pemerintah orde baru. Dimulai ketika Orde Baru memilih kebijakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonominya sebagai jagoannya. Model pembangunan yang dibangun pada saat itu tak lain adalah hubungan kroni. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, merekalah yang berhak menikmati kue pembangunan.

Begitu pula pengelolaan sumberdaya hutan, hanya dimonopoli oleh para elit kekuasaan. Dari sinilah praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam yang lebih memihak para pemodal berduit dimulai.

Dirangkulnya para pemodal dalam praktek-praktek pengusaan sumberdaya dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam tidak lain adalah imbas dari kebijakan pembangunan yang menitik beratkan pada industrialisasi terutama yang terjadi pada negara-negara berkembang seperti indonesia. Anehnya, pengelolaan sumberdaya alam yang hanya dimonopoli oleh elit penguasa dan kaum pemodal itu berkedok mengatasnamakan rakyat.

Sementara itu, hukum yang seharusnya memberikan rasa keadilan pun seakan sudah mati. Tak ada perangkat hukum yang mencerminkan pembelaan kepada masyarakat lokal. Yang ada hanyalah keberpihakan pada kaum pemodal.

Hubungan mesra antara penguasa yang cenderung kapitalis dengan para pemodal berduit sudah menjadi lingkaran setan yang sulit dijamah. Maklum, keduanya punya hubungan simbiosis yang kokoh dan saling melengkapi. Yang satu punya kekuasaan yang satu lagi punya modal. Klop sudah bisnis mereka untuk menguasai seluruh aset rakyat.

Beberapa kasus menunjukkan mereka bahkan punya hubugan dekat dengan militer. Lewat tangan-tangan militerlah drama perampasan dan penguasaan aset-aset rakyat secara tidak manusiawi berakhir dengan sukses berat. Lewat tangan militer pula raklat dilarang memasuki wilayah yang dikelola negara.

Jargon yang sering mereka pakai biasanya adalah atas nama pembangunan rakyat harus rela berkorban. Entah apa artinya berkorban dalam benak penguasa. Yang jelas perampasan hak-hak rakyat atas nama pembangunan tak memberikan kontribusi apapun bagi rakyat. Malah yang terjadi sebaliknya, rakyat tambah susah.

Atas nama pembangunan pula, kelestarian lingkungan, demi paru-paru dunia seperti penetapan TNKS, pemerintah kemudian melarang segala bentuk aktifitas di kawasan hutan dan mengusir masyarakat yang sudah bertahun-tahun bermukim disana. Itupun kelihatan dibuat-buat. Sebab, banyak pengalaman yang menunjukan, justru pengelolaan sumberdaya alam oleh rakyat berhasil lebih baik daripada yang dikelola pemerintah.

****

Taman nasional Kerinci Seblat adalah milik dunia, sebagai paru-paru dunia, memang tidak bisa dibantah. Namun, menurut Fatrolazi, justru karena itulah mempertanyakan apa yang sudah diberikan TNKS untuk kelangsungan hidup rakyat di sekitar TNKS masih perlu diajukan. Sebab, bagaimanapun TNKS harus mampu memberikan sumbangan ekonomi alternatif. Jika tidak, jangan salahkan rakyat yang terpaksa membuka kawasan lindung tersebut. Sebab mereka juga butuh makan, rakyat butuh lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka.

Sayang, tidak banyak yang bisa mengerti dengan kondisi seperti ini. Yang terjadi justru sengketa sumberdaya alam antara negara dengan rakyatnya makin tajam saja. Apa yang diramalkan marx, ada benarnya, semakin tergugatnya kepentingan-kepentingan rakyat atas sumber-sumber langka seperti sumberdaya alam, maka semakin besar kekuatan rakyat untuk bergabung melawannya.

Dan tampaknya, seperti yang terjadi di TNKS, warga Rejang Lebong mulai berani melawan. Belakangan ada keinginan untuk meninjau ulang keputusan tentang tata batas TNKS dan hutan lindung tersebut. Keinginan ini bukan hanya dari warga Rejang Lebong, bahkan suara-suara mengugat mulai mendapat perhatian serius dari para anggota dewan.

Peninjauan ulang keputusan yang menyengsarakan rakyat itu terasa melegakan. Sebab, di sana, ada ribuan manusia yang butuh makan, sebab ada kebutuhan dunia yang harus diselamatkan. Karena itu pula, kita mesti mulai memikirkan, bagaimana menjaga paru-paru dunia tanpa harus menggusur rakyat.

Anda bisa?.

* Masyarakat Adat Dijanjikan Keuntungan dari REDD
* Training Perubahan Iklim: Proses dan Dampaknya Terhadap Kehutanan Masyarakat
* Pegiat Kehutanan Masyarakat Bersama Meraih Peluang
* Optimisme menyambut Penurunan Emisi
* Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi
* Agar Kayu Tak Lari Ke Negeri Orang
* HKm, Maju Sekian Langkah, Muncur Sekian Langkah
* HKm, Setelah Hampir 2 Tahun
* Pengalaman Dari Lampung
* Latin: HKm, Justru Salah Paradigmanya

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar